CapitalIndo menyoroti rencana besar pemerintah memperluas akses perbankan melalui pembukaan rekening secara massal berbasis data kependudukan. Warga yang mencapai usia 17 tahun dan memperoleh KTP berpeluang langsung mendapatkan rekening, sementara pemerintah mengkaji saldo awal sekitar Rp50 ribu yang dapat bersumber dari APBN. Program tersebut menjadi perhatian pada 10 September karena kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN memiliki ruang untuk mendukung skema tersebut. Pemerintah dapat memanfaatkan cadangan belanja, meski mekanisme final, waktu pelaksanaan, dan struktur anggaran masih dalam tahap penyusunan.
Rekening Akan Terhubung dengan NIK
Rencana pemerintah mengarah pada pembukaan rekening berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. Konsepnya sederhana: masyarakat yang memenuhi kriteria tidak perlu datang dan mengajukan pembukaan rekening secara mandiri seperti proses perbankan konvensional.
Pemerintah ingin menghubungkan basis data kependudukan dengan akses keuangan. Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut kemungkinan seseorang langsung memperoleh rekening ketika memasuki usia 17 tahun dan mendapatkan KTP.
Program ini juga menyasar warga dewasa yang belum memiliki rekening. Pemerintah akan memanfaatkan data dari Dukcapil serta informasi dari lembaga terkait untuk membantu mengidentifikasi kelompok tersebut.
Tujuan besarnya tidak hanya mengejar jumlah rekening. Pemerintah ingin menciptakan jalur yang lebih cepat untuk bansos dan program lain sehingga dana dapat langsung masuk ke rekening penerima.
BRI dan BSI Masuk dalam Rencana
Pemerintah menyiapkan BRI sebagai salah satu bank utama untuk menjalankan program. Untuk Aceh, Bank Syariah Indonesia atau BSI akan memegang peran penting.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan koordinasi dengan kedua bank telah berlangsung agar pembukaan rekening dapat menjangkau berbagai wilayah. Namun, ia menegaskan mekanisme teknis masih dirancang.
Pemilihan bank dengan jaringan luas memiliki alasan praktis. Program dengan target skala nasional memerlukan sistem perbankan yang mampu menjangkau kota besar hingga daerah yang akses finansialnya lebih terbatas.
Namun rekening digital juga membuka kemungkinan proses yang tidak sepenuhnya bergantung pada kantor cabang. Jika integrasi identitas berjalan baik, sebagian besar tahapan administratif dapat berlangsung melalui sistem elektronik.
Negara Siapkan Saldo Awal Rp50 Ribu
Purbaya menyebut saldo pembukaan dapat berada pada kisaran Rp50 ribu. Dalam pembahasan sebelumnya bahkan sempat muncul rentang Rp50 ribu hingga Rp80 ribu untuk tahap awal.
Airlangga kemudian memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp11 triliun apabila program menjangkau lebih dari 200 juta masyarakat dengan saldo awal Rp50 ribu per rekening. Angka tersebut masih merupakan gambaran kebutuhan program dan mekanisme final belum diumumkan.
Purbaya mengatakan cadangan belanja memberi ruang bagi pemerintah untuk menampung kebutuhan itu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah seluruh pembiayaan masuk APBN 2026 atau terbagi dengan tahun anggaran berikutnya.
Karena program masih pada tahap perancangan, masyarakat perlu membedakan rencana kebijakan dengan program yang sudah siap dicairkan. Belum ada mekanisme pendaftaran atau jadwal penyaluran saldo yang final.
Mengapa Pemerintah Mengejar Rekening Massal?
Salah satu alasan terbesar adalah penyaluran bantuan. Rekening yang terhubung dengan identitas dapat mengurangi ketergantungan pada distribusi tunai dan memberi pemerintah saluran langsung ke penerima.
Potensi lainnya adalah pembangunan rekam jejak finansial. Warga yang sebelumnya berada di luar sistem perbankan mulai memiliki akses terhadap layanan dasar, mulai dari menyimpan uang hingga menerima transfer.
Data terbaru OJK menunjukkan indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen pada SNLIK 2026. Namun akses terhadap produk perbankan secara khusus belum mencapai seluruh masyarakat; indeks inklusi perbankan tercatat 70,64 persen.
Artinya, tingginya indeks inklusi keuangan secara luas tidak sama dengan semua orang telah memiliki rekening bank aktif.
KSSK sebelumnya bahkan mencatat jutaan penduduk usia produktif masih belum memiliki rekening perbankan. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah dan otoritas terus memperluas akses.
Rekening Banyak Belum Tentu Berarti Aktif
Tantangan terbesar program bukan hanya membuka rekening, melainkan memastikan rekening tersebut benar-benar digunakan.
Bank dapat menghadapi biaya operasional apabila jutaan rekening hanya menerima saldo awal lalu tidak pernah aktif. Isu ini telah masuk pembahasan antara pemerintah dan bank-bank yang akan menjalankan program.
Purbaya menyebut Himbara menyatakan kesiapan terhadap skema tersebut. Meski demikian, kualitas program sebaiknya tidak hanya diukur melalui angka rekening baru. Aktivitas transaksi, kemampuan menabung, penggunaan pembayaran digital, serta pemahaman terhadap keamanan finansial sama pentingnya.
Indonesia bahkan masih memiliki jarak antara akses dan literasi. SNLIK 2026 menunjukkan indeks inklusi mencapai 93,61 persen, sedangkan literasi keuangan berada pada 69,57 persen.
Selisih tersebut berarti akses produk keuangan berkembang lebih cepat daripada pemahaman sebagian masyarakat mengenai cara menggunakannya.
Peluang Besar bagi Digitalisasi Ekonomi
Apabila pemerintah dapat menghubungkan KTP, NIK, dan rekening secara aman, program tersebut dapat menjadi salah satu fondasi besar digitalisasi layanan publik.
Bansos dapat bergerak lebih cepat. Pemerintah juga memperoleh jalur pembayaran yang lebih seragam, sedangkan masyarakat mendapat pintu masuk ke sistem keuangan formal.
Namun, skala besar juga membawa persoalan perlindungan data. Integrasi informasi kependudukan dengan layanan bank membutuhkan sistem keamanan yang ketat, mekanisme koreksi data, serta prosedur ketika terjadi penyalahgunaan identitas.
Keberhasilan akhirnya tidak akan ditentukan oleh saldo Rp50 ribu semata. Nilai tersebut hanya menjadi pemicu agar rekening dapat aktif sejak awal.
Yang lebih penting adalah apakah rekening tersebut tetap berguna setelah saldo pertama habis. Jika masyarakat menggunakannya untuk menerima pendapatan, menabung, membayar transaksi, atau memperoleh bantuan secara lebih efisien, program dapat memberikan dampak jangka panjang.
Rencana rekening otomatis berbasis KTP karena itu lebih besar daripada program pembagian Rp50 ribu. Pemerintah pada dasarnya sedang mencoba membawa hampir seluruh warga dewasa masuk ke infrastruktur perbankan nasional. Jika teknis, keamanan data, biaya, dan literasi mampu berjalan beriringan, langkah ini dapat mengubah hubungan masyarakat dengan layanan keuangan formal secara cukup mendasar.
